KABUPATEN TANGERANG – Tidak sedikit tudingan menerpa Andra Soni, Gubernur Provinsi Banten karena “Lamban” dalam pengisian jabatan strategis di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Hal tersebut disampaikan Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Provinsi Banten dalam sebuah obrolan diskusi publik
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Gubernur Banten saat ini masih mengikuti egosektoral dan mengakomodasi balas jasa untuk ASN pernah mendukungnya hingga terpilih, walau kita ketahui kekosongan tersebut merupakan warisan dari Gubernur Banten terdahulu,”jelas Suhud
“Akibat dari tarik-menarik kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ini pada akhirnya menelantarkan program -program untuk rakyat “Basis berpikirnya kan kepala OPD dijabat Plt kewenangan terbatas. Akhirnya, program – program bagi masyarakat terkendala
Lihat sekarang, sudah hampir 8 bulan, banyak jabatan Definitif belum terisi. Ini langkah yang sangat lamban, “kata Ahmad Suhud
“Saya malah mencurigai kelambanan tersebut bukan sekadar masalah Administrasi, tetapi ‘Tersandera’ secara politis antara Gubernur dan Wakil Gubernur, belum sepakat soal pembagian kue kekuasaan terkait Kepala – Kepala OPD,” ucapnya
Penundaan penetapan pejabat definitif ini dinilai, Suhud sebagai manifestasi dari ego sektoral dan ego kekuasaan yang tak kunjung selesai. “ Artinya kalau mereka masih belum bisa lepas dari ego sektoral, kekuasaan, mereka tersandera secara politis, gitu loh,” kritiknya
Lalu dampak yang paling pahit dari tarik – menarik politik ini adalah kerugian yang ditanggung langsung oleh masyarakat Banten
Karena dengan masih pejabat definitif adalah sebuah kunci mutlak untuk dirinya akselerasi dan eksekusi kebijakan, terutama program – program yang telah dijanjikan saat kampanye dulu,”terangnya
“Penentuan jabatan susah sampai hari ini. Yang dirugikan tentunya rakyat. “Karena apa ? Kepala OPD definitif itulah kewenangannya mutlak, juga absolut yang bisa mengakselerasi, mengeksekusi kebijakan – kebijakan mereka di Pemda,”ujar Suhud
Jika kondisi ini terus berlanjut, Saya hanya mewanti – wanti adanya sebuah konsekuensi serius di sektor anggaran.
“Otomatis ini ada anggaran – anggaran yang tidak terserap. Makanya wajar jika Menteri Keuangan nanti menyetop dana bagi hasil ke mereka, karena banyak program tidak dikerjakan, akhirnya duit mandek,”jelasnya.
Stabilitas politik yang terganggu oleh ‘Perang Dingin’ kekuasaan ini akan menjadi preseden buruk. Kebijakan yang hanya di tangan Plt tidak Paripurna dikerjakan, sehingga berdampak janji – janji menaikkan ekonomi dan daya beli masyarakat hanya akan menjadi isapan jempol belaka,”tuturnya
“Maka dari itu, ketika stabilitas politik mereka dalam tanda kutip tidak bisa mereka kendalikan, ini akan menjadi catatan dan preseden buruk bahwa kebijakan akhirnya di tangan oleh Plt nanti tidak mutlak, barang tentu kebijakan juga tidak bisa Paripurna dikerjakan,” pungkas
Adapun 18 OPD yang diisi Pelaksana tugas (Plt) adalah
# Dinas Sosial
# Dinas Pariwisata
# Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
# Kepala Biro Umum
# Kepala Biro Organisasi
# Bapenda
= Kemudian Inspektur Daerah Provinsi Banten
= Kesatuan Bangsa dan Politik
= Sekretaris DPRD
= Kepala Biro Hukum
= Dinas Energi, Sumber Daya Mineral
= Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian
= Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kemudian ketika Awak media mencoba berkomunikasi lewat pesan WhatsApp (WA), kepada Gubernur Banten, Andra Soni mengenai kabar 18 OPD yang diisi (Plt) saat ini, belum ada jawaban dan terkesan engan, hingga berita ini diturunkan
Penulis : Heru
